DAERAH KEHABISAN ANGGARAN REKRUT PPPK, BERIKUT INI PENJELASAN KEPALA BKN

SUARAPGRI - Penolakan daerah untuk merekrut PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 (kategori dua) terus berdatangan. Alasannya sama, mereka kehabisan dana untuk menggaji PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, pergolakan di daerah ini menjadi salah satu pokok pembahasan di rapat terbatas Kabinet Kerja.


Pemerintah, kata Bima selaku Kepala BKN, sedang membahas masalah tersebut. Kira-kira apa yang mesti dilakukan pusat agar rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa berjalan.

"Ya sedang dirundingkan sama yang punya uang Menteri Keuangan (Menkeu). Semua bisa jalan kalau ada anggarannya kan," terang Bima kepada JPNN, Kamis (31/1).

Dia juga membenarkan, pemerintah akan menyiapkan skema khusus. Bentuknya seperti apa Bima enggan membocorkannya.

"Nantilah kalau sudah final. Prinsipnya, pemerintah ingin rekrutmen PPPK tahap pertama ini bisa jalan," pungkasnya.

Mengenai kemungkinan penundaan, Bima kembali mengatakan, sementara masih berjalan sesuai dengan rencana. Apalagi data honorer K2 yang akan ikut tes sudah ada.

"Sementara belum ada putusan ditunda. The show must go on. Insyaallah Februari-Maret jalan," ujarnya.

Sebelumnya, Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baitih mengungkapkan, penolakan daerah untuk menggaji PPPK dibahas dalam ratas. MenPAN-RB Syafruddin dan Menkeu Sri Mulyani kemudian merumuskannya untuk membuat skema khusus.

"Informasi yang kami dapat dari KSP, akan ada skema khusus bagi daerah agar bisa merekrut PPPK dari honorer K2 di tahap pertama ini," imbuh Nur Baitih.

(sumber: jpnn.com)

0 Response to "DAERAH KEHABISAN ANGGARAN REKRUT PPPK, BERIKUT INI PENJELASAN KEPALA BKN"

Posting Komentar